Presiden Jokowi mengklaim bahwa UU Cipta Kerja telah meningkatkan daya saing Indonesia melebihi Jepang dan Inggris. Artikel ini akan menganalisis dan memverifikasi kebenaran klaim tersebut.
Pada beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai Omnibus Law, telah meningkatkan daya saing Indonesia melebihi negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris. Klaim ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat dampak UU Cipta Kerja yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat.
Apa Itu UU Cipta Kerja?
UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang disahkan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Undang-undang ini merevisi beberapa aturan dalam 78 undang-undang yang ada, dengan fokus pada penyederhanaan perizinan, pengaturan ketenagakerjaan, dan insentif investasi.
Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan terkait UU Cipta Kerja adalah perubahan dalam aspek ketenagakerjaan, seperti aturan mengenai kontrak kerja, pesangon, dan jam kerja.
Klaim Jokowi: UU Cipta Kerja Tingkatkan Daya Saing Indonesia
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja telah meningkatkan daya saing Indonesia melebihi negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris. Berikut adalah beberapa pernyataan Jokowi terkait hal ini:
“Dengan UU Cipta Kerja, daya saing Indonesia sudah melebihi Jepang dan Inggris.” – Jokowi, 2021
“Indeks daya saing global Indonesia sudah melampaui Jepang dan Inggris berkat UU Cipta Kerja.” – Jokowi, 2022
Klaim Jokowi ini tentu menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Apakah memang benar bahwa UU Cipta Kerja telah meningkatkan daya saing Indonesia melebihi negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris?
Analisis dan Verifikasi Klaim Jokowi
Untuk menganalisis dan memverifikasi klaim Jokowi, kita perlu melihat beberapa indikator penting terkait daya saing suatu negara. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan:
Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index)
Indeks Daya Saing Global (GCI) adalah indikator yang digunakan oleh World Economic Forum (WEF) untuk mengukur daya saing suatu negara. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti institusi, infrastruktur, adopsi teknologi, pasar tenaga kerja, dan inovasi.
Berdasarkan data GCI terbaru pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara yang diukur. Sementara itu, Jepang berada di peringkat 6 dan Inggris di peringkat 9.
Jadi, jika dilihat dari Indeks Daya Saing Global, Indonesia masih berada jauh di bawah Jepang dan Inggris. Klaim Jokowi bahwa UU Cipta Kerja telah membuat daya saing Indonesia melebihi Jepang dan Inggris tidak sesuai dengan data yang ada.
Peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business)
Indikator lain yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu negara adalah Peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) yang dirilis oleh Bank Dunia.
Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Sementara itu, Jepang berada di peringkat 29 dan Inggris di peringkat 8.
Sekali lagi, data ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari Jepang dan Inggris dalam hal kemudahan berbisnis. Klaim Jokowi bahwa UU Cipta Kerja telah membuat Indonesia melebihi kedua negara tersebut tidak didukung oleh fakta.
Indikator Lainnya
Selain dua indikator di atas, terdapat pula indikator-indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur daya saing suatu negara, seperti Indeks Inovasi Global, Indeks Daya Saing Digital, dan Indeks Produktivitas.
Namun, jika dilihat dari berbagai indikator tersebut, Indonesia masih belum mampu mengungguli Jepang dan Inggris dalam hal daya saing. Klaim Jokowi bahwa UU Cipta Kerja telah membuat Indonesia melebihi kedua negara maju tersebut tidak didukung oleh data dan fakta yang ada.
Berdasarkan analisis dan verifikasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa klaim Presiden Jokowi bahwa UU Cipta Kerja telah meningkatkan daya saing Indonesia melebihi Jepang dan Inggris tidak sesuai dengan fakta.
Berbagai indikator daya saing, seperti Indeks Daya Saing Global, Peringkat Kemudahan Berbisnis, dan indikator lainnya, menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dari Jepang dan Inggris dalam hal daya saing.
Meskipun UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan iklim investasi di Indonesia, namun belum ada bukti yang kuat bahwa undang-undang tersebut telah membuat Indonesia melebihi negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris dalam hal daya saing.
Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan berbagai aspek yang mempengaruhi daya saing, seperti infrastruktur, pendidikan, inovasi, dan iklim investasi, agar Indonesia dapat bersaing secara global. Klaim Jokowi yang tidak didukung oleh data dan fakta ini perlu dikritisi dan diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi terkait upaya peningkatan daya saing Indonesia:
-
Fokus pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Investasi dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
-
Perbaikan Infrastruktur dan Konektivitas: Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan internet, akan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya saing.
-
Mendorong Inovasi dan Adopsi Teknologi: Pemerintah perlu mendorong iklim yang kondusif bagi inovasi, penelitian, dan pengembangan, serta mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor.
-
Perbaikan Iklim Investasi dan Kemudahan Berbisnis: Upaya penyederhanaan regulasi, perbaikan birokrasi, dan pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor, baik domestik maupun asing.
-
Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan: Diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk mengimplementasikan strategi peningkatan daya saing secara efektif.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya secara bertahap dan mencapai posisi yang lebih baik di kancah global, termasuk dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan Inggris.
